Teknologi yang memaksa....

Mungkin heran membaca judul postingan diatas, namun ketika kita berkunjung ke negara kita, Singapura, akan merasakan dan mengerti maksud judul postingan saya diatas.

Salah satu perbedaan antara negara kita dengan Singapura adalah bahwa di Singapura ada teknologi yang memaksa, sehingga masyarakatnya mau tidak mau mentaati peraturan yang sudah dibuat pemerintahnya. mau bukti?

Bukti nyata, kita sering memberi contoh yang paling dekat tentang keteraturan sistem itu adalah di Singapura, terutama Manajemen Lalu Lintasnya. Banyak orang bilang, "orang Singapura itu disiplin". Apa iya ? ternyata tidak. Coba kita uji, bagaimana kalau orang Singapura yang disiplin itu berlalu lintas di Indonesia? Lalu, bagaimana sebaliknya kalau orang Indonesia berlalu lintas di Singapura? Orang Singapura jadi "rusak" dan orang Indonesia jadi "bener". Ini fakta. Jadi masalahnya apa? Masalahnya di Singapura ada "sistem teknologi pemaksa" sedangkan di Indonesia tidak ada. Teknologi akan berfungsi memaksa jalannya sistem karena teknologi tidak memiliki perasaan. Orang-orang yang tidak komit dan tidak konsisten sekalipun akan dipaksa oleh teknologi. 

Contoh: Untuk untuk mencegah agar jalan tidak macet oleh para penyeberang sembarangan, kita bangun jembatan penyeberangan.  Untuk menggiring orang agar menyeberang pada jembatan penyeberangan itu, kita dapat kembalikan pada kesadaran individu yang dicoba dibentuk dengan edukasi.  Namun realita menunjukkan, kesadaran ini hanya akan muncul pada sedikit orang.  Sebagian orang malas untuk naik turun jembatan penyeberangan.  Lalu ada pengaruh kultur.  Kalau orang kita ada di Luar Negeri yang kultur kepatuhan lalu lintasnya tinggi, mereka juga malu untuk menyeberang jalan bukan di tempatnya.  Sebaliknya, orang asing dari negara maju jika datang ke negeri kita, juga lalu tidak malu ikutan melanggar, karena kultur kepatuhan kita rendah.  Untuk itu diperlukan pemaksaan oleh sistem.  Pada situasi tertentu, sistem ini cukup berupa aturan.  Misalnya, mereka yang menyeberang tidak di jembatan akan didenda Rp. 1 juta.  Namun efektifkah aturan ini?  Yang akan terjadi, kalau ada petugas yang menangkap basah pelanggar, lebih cenderung akan ada cincai.  Lebih ringan membayar Rp. 50.000 saja ke petugas, tanpa kwitansi, dan uang masuk kocek pribadi petugas, yang gajinya toh juga kecil.  Pemaksaan ini lebih efektif dengan memasang pagar tinggi di tepi atau median jalan, sehingga orang mau tak mau harus lewat jembatan.  Pagar tinggi inilah teknologi pemaksa perilaku.

 

Bisakah diterapkan di Indonesia? bisakah diterapkan dalam organisasi Polri? Jawabannya adalah bisa...!!! Teknologi seperti apa yang dapat memaksa? Jawabannya adalah Sistem Informasi Manajemen Polri terpadu.  

Bagaimana dengan Polri ? Sehebat apapun Pimpinan dan anggota dengan segala motivasi dan kepentingannya,  Mungkinkah organisasi Polri dengan lk 400.000 anggota, rentang kendali yang panjang; tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai kondisi; penugasan dengan varian dan differensiasi fungsi, program, kegiatan, beban serta resiko yang begitu kompleks dapat dikelola secara manual ? Jawabnya "tidak mungkin". 

Kesimpulannya, kalau Polri mau baik harus membangun sistem aplikasi dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (termasuk di dalamnya pengawasan) secara terpadu (Integrated Police Management Information System). Dengan sistem itulah semua orang dipaksa komit dan konsisten; selalu on the track; kinerja dapat dinilai secara obyektif; reward and punishment dapat diimplementasikan secara ideal, atasan dapat jadi pemimpin yang adil, bawahan jadi anggota yang sejahtera.
 

Tinggal tergantung kemauan dari pimpinan Polri untuk membuat keputusan tersebut...

semoga...!!!